Jakarta/CentralJnews.com
Nelayan meminta Presiden Joko Widodo untuk tak terlalu banyak mengakomodir kepentingan partai politik dalam mengisi kursi kabinet, jika pun dilakukan reshuffle.
Mantan Walikota Solo itu diminta mempertahankan Menteri BUMN Erick Thohir di dalam kabinet. Ada sejumlah rancangan yang tengah dipersiapkan Erick Thohir untuk segera dilakukan, khususnya di sektor Nelayan Indonesia.
Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Siswaryudi Heru menyampaikan, rencana-rencana yang sudah dengan susah payah dipersiapkan Erick Thohir itu perlu segera diwujudkan, demi kemajuan dan kesejahteraan sektor BUMN yang menyentuh langsung para nelayan.
“Adanya prediksi bahwa anggota kabinet akan direshuffle hendaknya mempertimbangkan persiapan dan kesiapan yang dilakukan menteri. Menteri BUMN Erick Thohir layak dipertahankan sebab sedang merealisasikan sejumlah langkah strategis bagi kemajuan BUMN, khususnya BUMN sektor kelautan dan perikanan, dan para nelayan Indonesia,” tutur Siswaryudi Heru, di Jakarta, Sabtu (04/07/2020).
Siswaryudi Heru yang adalah Wakil Ketua Komite Tetap (Wakomtap) Hubungan Antar Lembaga Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) ini mengatakan, sebaiknya kabinet diisi oleh para profesional dan non partisan parpol.
“Kementerian BUMN misalnya, itu sudah tepat dipimpin Pak Erick Thohir. Dia bukan orang partai politik. Sebab, jika banyak kursi menteri diduduki politisi parpol, maka dikhawatirkan hanya akan dimanfaatkan oleh para politisi itu untuk kepentingan politik partainya saja,” beber Siswaryudi Heru.
Lebih lanjut, Siswaryudi Heru yang juga Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan Pengurus Pusat Dewan Ekonomi Indonesia Timur (DEIT) ini menambahkan Presiden Joko Widodo juga perlu memastikan sektor-sektor yang berkenaan dengan hajat hidup orang banyak diisi oleh menteri yang profesional, berintegritas, visioner sesuai Nawacita Joko Widodo, dengan mengedepankan kebutuhan dan kepentingan rakyat.
“Yang saya tahu, Pak Erick Thohir saat ini tengah mempersiapkan sejumlah program dan kebijakan BUMN yang sangat strategis dan penting bagi sektor nelayan. Karena itu, Nelayan meminta Pak Presiden Joko Widodo memastikan Pak Erick Thohir menjalankannya,” ujar Siswaryudi Heru.
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan Presiden Jokowi akan memberikan kejutan besar terkait pembangunan luar Jawa pada awal 2021. Erick Thohir mengatakan, Presiden Jokowi akan membuat kejutan.
Meski enggan mendahului Kepala Negara dan membocorkan kejutan tersebut, Erick mengatakan kejutan besar itu akan berkaitan dengan pembangunan besar di luar Pulau Jawa.
“Pak Jokowi bilang ada 10 Bali Baru dan saya engga bisa bilang lebih panjang. Tapi pasti ada surprise dari Pak Jokowi di awal tahun depan yang saya enggak bisa sampaikan hari ini,” ungkap Erick Thohir lewat video conference, pada Kamis (02/07/2020).
Erick mengatakan, keputusan Jokowi memindahkan Ibu Kota Indonesia ke Kalimantan Timur akan disusul dengan pembangunan lainnya di luar Pulau Jawa. Pembangunan akan dilakukan untuk menopang pergeseran demografi yang ada.
“Intinya, urbanisasi harus mulai di mapping, kota-kota di Indonesia pembangunan, reinvestment (investasi ulang) tidak ada lagi di kota-kota tua,” ujarnya.
Erick melanjutkan, pemerintah tengah memetakan (mapping) daerah-daerah target urbanisasi demi menyukseskan pergeseran penduduk tersebut.
Selain itu, Erick menyebut pemerintah akan memangkas investasi pembangunan di kota-kota besar dan menggesernya ke kota pinggiran atau daerah luar.
Pembangunan tersebut, kata Erick, harus sesuai dengan misi Indonesia menjadi satu dari lima negara (top 5) terbaik di dunia pada 2045. Salah satunya adalah memaksimalkan sumber daya alam dan manusia Indonesia yang merupakan modal utama Indonesia bersaing dengan global.
Rencana pemerintah, katanya, searah dengan misi tersebut. “Suka tidak suka seperti di Indonesia, sumber daya alam menjadi salah satu kekuatan sendiri,” ujar Erick Thohir.JRP
