Komisioner KPUD Kabupaten Simalungun Tidak Taat Asas, DKPP Diminta Bertindak

Simalungun | CentraljNews.com
Sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Asas Penyelenggara Pemilu Pasal 3 yang berbunyi :
a. mandiri;
b. jujur;
c. adil;
d. berkepastian hukum;
e. tertib;
f. terbuka;
g. proporsional;
h. profesional;
i. akuntabel;
j. efektif; dan
k. Efisien
Komisioner KPU Kabupaten Simalungun tidak mentaati asas Keterbukaan, hal itu terjadi di Kantor KPUD Kabupaten Simalungun yang beralamat di Pematang Raya Jumat, 4/09/2020 sekitar Pukul 13.30 wib.
KPUD Kabupaten Simalungun melalui petugas penerima tamu dinilai Nepotisme terhadap Media se-kabupaten Simalungun, secara khusus awak media saat mendaftarkan diri untuk turut serta dalam tugas dan fungsi pers dalam pemberitaan pembukaan pendaftaran Calon Bupati & Wakil Bupati Simalungun pada pilkada serentak tahun 2020.
Dalam perdebatan awak media dengan penerima tamu tetap tidak mengindahkan permintaan dengan alasan Tidak boleh masuk, masih kata penerima tamu hanya membolehkan 1 (satu) orang setiap Media ucapnya, awak media pun mengiyakannya tetapi kembali KPUD mengatakan Bed & Kartunya sudah habis serta menyuruh Media melihat dari proyektor, ucapnya.
Yang paling menyakitkan Panitia juga mengatakan kalian sudah terlambat mendaftar, katanya. Awak Media menjawab kami lebih dulu ditempat ini daripada teman Media Efarina TV kenapa orang itu dapat Bed dan masuk? Bukan hanya itu akibat pembatasan tersebut berbagai awak media komplain atas sikap panitia yang kurang siap apakah tidak ada koordinasi antara komisioner KPU dengan panitia yang menanganinya sehingga terjadi pembatasan yang tanpa ada solusi.
Petugas yang menangani tamu di KPUD Simalungun tidak mau tahu hanya mengatakan bahwa Bed sudah habis tanpa ada alasan apakah dana yang tidak ada untuk mencetak Bed & kartu tersebut
Saat awak media menanyakan nama ibu yang bertugas di meja piket dengan pertanyaan siapa namamu ibu dan jabatan ibu apa? Namun dia menjawab dan sambil lari dari tempat duduknya.DM