Kades Dolok Pariasan Melarikan Diri Saat Dimintai Keterangan Mengenai Dugaan Korupsi Bantuan Covid-19

Simalungun | CentraljNews. Com.
Ronatio Silalahi kepala desa Dolok Pariasan, Kecamatan Jorlang Hataran Kabupaten Simalungun, melarikan diri dari kantor kepal desa saat dijumpai awak media untuk dimintai keterangan terkait dugaan korupsi bantuan dampak covid-19 di wilayah kekuasaanya, pada (21/12) kemarin.
Kunjungan awak media bertujuan untuk menindak lanjuti tentang dugaan adanya  informasi yang dihimpun awak media tentang tindak pidana korupsi dalam penggunaan dana desa. Berdasarkan informasi yang di himpun awak media dari warga dolok pariasan pembagian bantuan yang bersumber dari dana desa untuk penanggulangan Covid-19 diduga tidak disalurkan seluruhnya, dimana masyarakat di nagori Dolok Panriasan yang menerima bantuan selama tiga bulan pada tahap ke 7,8 dan 9 hanya menerima sebesar Rp 200.000/bulan.
Dengan keterangan yang dihimpun awak media berdasarkan laporan beberapa masyarakatnya yang terpercaya tidak mau disebutkan namanya dipublikasikan diduga kepala desa telah melakukan korupsi bantuan dampak covid-19.
Saat kepala desa Dolok Pariasan Ronatio Rosa Silalahi, ketika dikonfirmasi atas dugaan korupsi atau memberikan tidak sesuai anjuran pemerintah pusat tersebut, kepala desa menjawab bahwa dana desanya devisit anggaran dan yang diberikan berdasarkan musyawarah.
“Itu musyawarah, di lakukan hasil musyawarah” ,katanya.
Sedangkan wakil ketua umum Komnas Tipikor Independent Jahotman Sagala saat bersamaan bertanya ke pangulu dolok pariasan tentang pagu anggaran tahun 2020 yang realisasi. Malah alasan kades Ronatio Rosa Silalahi dalam keterangannya dianggap tidak masuk diakal.
“Aku nggak tau jumlah anggaran dana desa kami” ujar Ronatio.
Disinggung terkait berapa jumlah kepala keluarga penerima bantuan Covid-19 di wilayah binaannya, Ronatio mengatakan jumlah kepala keluarga 300 KK sambil bergegas bergerak dari kursinya dan melarikan diri.
“300 KK” ujar Pangulu sambil melarikan diri.
Dengan demikian, menurut hasil penelitian tentang jumlah penduduk di nagori Dolok Parriasan hanya sekitar 197 kepala keluarga.
Disela Kades Ronatio br Silalahi mau melarikan diri , Wakil ketua Komnas Tipikor Independent bersama wartawan mengikutnya sambil bertanya kemana dipergunakan anggaran dana desa yang ditahap ke 3 Ronatio mengatakan, Rp 37.000.000-, untuk pemasangan WiFi dan sebagian untuk biaya pelatihan pengurus BUMNAG 3 orang sambil berjalan menaiki sepeda motornya.
Berdasarkan semua keterangan kades Ronatio Rosa Silalahi yang tidak masuk akal karena pelatihan 3 orang pengurus BUMNAG mengeluarkan Dana Rp 15.000.000-,.
Ronatio br Silalahi Diduga keras adanya penggelapan dana desa karena membuat jawaban asal asalan.
Pemerintah membuat aturan pembatalan Pembangunan yang sudah dimusrembangkan demi lancarnya penaggulangan pandemi covid-19 dengan pengalihan anggaran ke bantuan langsung tunai (BLT DD) untuk Masyarakat.
Namun, kades Ronatio br Silalahi tetap bertahan untuk pembangunan dan pelatihan, diduga sebagaimana ADD dapat diolah tipu sesampai masyarakat menerima BLT sebesar Rp 200.000/kk selama 3 bulan atas kejadian tersebut kepaladesa Ronatio Itu dapat dijadikan Contoh bagi APH di simalungun sebagai contoh kasus agar menjadi pelajaran bagi para kepala desa di simalungun.
Jahotman Sagala memohon kepada seluruh tim penegak hukum yang ada di negara republik indonesia , khususnya Tipikor Polres dan Juga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Propinsi Sumatra Utara Bekerjasama untuk penyelamatan dana desa atau anggaran negara yg disalurkan pemerintah ke desa dan sekaligus penumpasan tikus tikus pemakan anggaran untuk kepentingan pribadi, pinta Sagala.(DM)