Simalungun/CentraljNews.Com
Wakil Ketua Komisi II DPR RI DR Junimart Girsang SH MH melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Simalungun, Pamatang Raya, Sumut, Senin18/10/2021.
Kehadiran Wakil Ketua Komisi II DPR RI disambut Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga SH MH bersama Wakil Bupati H Zonny Waldi S.Sos MM, Ketua DPRD Timbul Jaya Sibarani SH MH, Kapolres Simalungun AKBP Nicolas Dedy Arifianto, Newakili Kajari Billin Sinaga, Mewakili Dandim Kapten Inf Bangsawan Harahap dan Sekda Drs Esron Sinaga M.Si dikantor Bupati Simalungun yang dilanjutkan dengan pertemuan dengan para pimpinan OPD dijajaran Pemkab Simalungun di Balai Harungguan Djabanten Damanik Kantor Bupati Simalungun.
Selain pimpinan OPD, pertemuan itu juga dihadiri oleh Wakil ketua DPRD Sarmin Girsang bersama sejumlah anggota DPRD Simalungun, mewakili Lalanwil STR/BPN Sumut Abdul Rahim Lubis, para staf ahli Bupati, asisten dan Kakan ATR/BPN Simalungun Jussen Faber Damanik serta para camat se-Kabupaten Simalungun.
Dalam pertemuan itu Bupati Simalungun sampaikan selamat datang di Kabupaten Simalungun dan mengapreasi pada Wakil Ketua Komisi II DPR RI yang melakukan Kunjungan Kerja dan Reses di Bumi Habonaron Do Bona.
“Kami sangat mengapresiasi pada bapak Junimart Girsang yang merupakan Wakil Ketua Komisi II DPR RI yang telah mengunjungi Kabupaten Simalungun. Semoga ini menjadi berkah buat kita dan menjadi sarana komunikasi yang produktif untuk kemajuan Kabupaten Simalungun,” kata Bupati.
Selain itu Bupati juga menyampaikan harapannya kepada para anggota DPR RI yang berasal dari daerah pemilihan III termasuk Kabupaten Simalungun untuk memberikan bantuan melalui komunikasi dengan kementerian, membantu merumuskan kebijakan-kebijakan untuk setiap proses pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan diseluruh Kabupaten Simalungun.
“Kita juga berharap kepada anggota DPR RI yang berasal dari dapil kita dapat membantu kita di kementerian, misalnya, untuk membangun Simalungun seperti infrastruktur jalan. Karena kalau mengharapkan dana dari APBD tentu belum mampu untuk mengatasi kerusakan jalan di Simalungun karena biayanya cukup besar mencapai triliunan rupiah,” kata Bupati.
Dalam kesempatan itu Bupati juga menyampaikan bahwa di Simalungun banyak potensi-potensi yang dapat dikembangkan untuk peningkatan sumber PAD antara lain seperti pertanian, pariwisata, namun beberapa tahun terakhir ini mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19. Tapi semangat kami tidak surut untuk terus melakukan upaya membangun tanah Simalungun, pungkasnya.
Dalam kesempatan itu Bupati juga menyampaikan untuk melakukan perpindahan kantor ATR/BPN Simalungun yang saat ini berada di kota Pematangsiantar ke Raya.
“Harapan kami tentu di Raya ini akan berdiri pusat-pusat bisnis, industri kedepan termasuk juga mensentralisasi semua kegiatan pemerintahan di Pematang Raya untuk meningkatkan perkembangan perekonomian di Raya. Kami berharap Kantor ATR/BPN ditempatkan di Kota Pamatang Raya, untuk lahan kami sudah siapkan,” kata Bupati.
Bupati juga mengajak kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama dan bersatu membangun Simalungun. “Saya siap selalu menerima kiritik dan pesan, mari kita lakukan komunikasi dengan baik untuk Simalungun lebih maju,” ujarnya. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DRR RI mengatakan bahwa kunjungannya ke Simalungun merupakan kunjungan kerja reses sebagai kewajikan setiap anggota DPR. “Jadi setiap anggota DPR wajib turun ke dapil masing-masing. Dan saya juga wajib mengunjungi daerah pemilihan saya,” jelasnya.
Terkait masalah insfrastruktur jalan, Politisi PDI-P itu mengharapkan kepada Bupati untuk melakukan komunikasi yang intens dengan pihak DPR RI. “Kita siap memfasilitasi untuk ketemu dengan pihak Komisi V DPR RI. Karena kalau kita mengharapkan anggaran provinsi, tentu provinsi juga mempunyai anggaran yang terbatas, jadi gak tuntas ini, yang bisa bikin tuntas hanya dari pusat,” ujarnya.
Selanjutnya Junimart Girsang juga mengatakan akan membawa Komisi V DPR RI turun ke Simalungun untuk melihat kondisi infrastruktur jalan di Simalungun.
Junimart mengatakan selain infrastruktur jalan, tentu menyangkut pertanahan. “Nah masalah pertanahan ini sifatnya sangat sensitif dan saya mengatakan bahwa tanah itu untuk rakyat. Negara tidak mempunyai hak untuk memiliki tetapi negara mempunyai hak untuk menguasai, kenapa dikuasai, untuk diberikan ke rakyat. Itu filosofinya,” ujarnya.
Yang paling krusial, Wakil Ketua Komisi II tersebut mengatakan terkait masalah tapal batas antara Siantar-Simalungun. BPN itu terkendala untuk melakukan pencermatan dalam rangka batas-batas tanah dikarenakan keterbatasan sarana pendukung. Apalagi Simalungun cukup luas wilayahnya, sehingga tidak dapat dilihat begitu saja. “Jadi alatnya harus drone dan masih banyak alat lain yang harus dilengkapi. Saya harapkan kepada Kakanwil BPN Sumut dan Kakan BPN Simalungun untuk surati kementerian dan tembusannya ke saya, sehingga nantinya saya sampaikan pada rapat dengan kementerian,” katanya.RP
